Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Pendidikan

Dosen Pengampu : Sabar, M.Pd

Disusun Oleh Kelompok 5 Angkatan 5:

1. Efni Redho (PAI)

2. Khairun Nisa Nurpratiwi (PAUD)

3. Nurhidayati Putri (PAI)

4. Nurul Haslinda (PAI)

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ وَهَدَىنَا عَلَى الدِّيْنِ الْاِسْلَامِ صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ وَءَالِهِ وَصَحْبِهَ اَجْمَعِيْنَ، أمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan karunia Allah subhanahu wa ta’ala atas izin-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Tak lupa pula kami kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman.

Adapun tujuan penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang berjudul “Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan” dan bahan penambah ilmu pengetahuan serta informasi yang semoga bermanfaat.

Makalah ini kami susun dengan segala kemampuan kami dan semaksimal mungkin. Namun, kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tentu tidaklah sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan.

Maka dari itu kami sebagai penyusun makalah ini mohon kritik, saran dan pesan dari semua yang membaca makalah ini terutama dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran yang kami harapkan sebagai bahan koreksi untuk kami.

Bangkinang, Juli 2024

Penyusun Makalah

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.3 MANFAAT PENELITIAN

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Konsep Sosialisasi Komunikasi Kebijakan Pendidikan

2.2 Batasan Sosialisasi Komunikasi Kebijakan Pendidikan

2.3 Alasan-Alasan Pentingnya Komunikasi Kebijakan Pendidikan

2.4 Model Komunikasi Kebijakan Pendidikan

2.5 Problem Komunikasi Kebijakan Pendidikan

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan 

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi sistem pendidikan nasional. Namun, kebijakan yang baik tidak cukup hanya dirumuskan, ia perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan secara efektif kepada seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan. Sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan menjadi krusial dalam menjembatani gap antara formulasi kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Dalam konteks Indonesia, di mana sistem pendidikan mencakup wilayah yang luas dan beragam, proses sosialisasi dan komunikasi kebijakan menghadapi tantangan yang kompleks. Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada pemahaman dan penerimaan dari para pelaksana di tingkat bawah. Tanpa sosialisasi yang memadai, kebijakan berisiko mengalami distorsi atau resistensi dalam penerapannya.

Komunikasi kebijakan yang efektif tidak hanya melibatkan penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga membutuhkan dialog dan umpan balik dari berbagai pihak yang terdampak. Hal ini menjadi semakin penting mengingat dinamika perubahan dalam lanskap pendidikan global yang mempengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam proses sosialisasi kebijakan. Di satu sisi, media digital menawarkan saluran yang lebih luas dan cepat untuk menyebarkan informasi. Namun di sisi lain, risiko overload informasi dan potensi mis-interpretasi yang dapat terjadi tanpa adanya strategi komunikasi yang terencana dengan baik.

Melihat kompleksitas ini, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep, strategi, dan praktik terbaik dalam sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. Pemahaman yang komprehensif tentang aspek ini akan membantu para pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan dalam merancang dan melaksanakan program sosialisasi yang efektif, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan kebijakan pendidikan nasional.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa konsep sosialisasi komunikasi kebijakan pendidikan?

2. Apa batasan sosialisasi komunikasi kebijakan pendidikan?

3. Apa saja alasan-alasan pentingnya komunikasi kebijakan pendidikan?

4. Bagaimana model komunikasi kebijakan pendidikan?

5. Apa saja problem komunikasi kebijakan pendidikan?

1.3 MANFAAT PENELITIAN

1. Mengerti konsep sosialisasi komunikasi kebijakan pendidikan.

2. Mengetahui apa batasan sosialisasi komunikasi kebijakan pendidikan.

3. Mengetahui apa saja alasan-alasan pentingnya komunikasi kebijakan pendidikan.

4. Mengetahui model komunikasi kebijakan pendidikan.

5. Dapat mengetahui problem komunikasi kebijakan pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Konsep Sosialisasi Komunikasi Kebijakan Pendidikan

A. Pengertian Konsep Dasar Sosialisasi Kebijakan

Adalah proses penyebarluasan informasi dan pemahaman suatu kebijakan pendidikan kepada berbagai pemangku kepentingan ( satakeholders) dalam system pendidikan. Ini mencakup Upaya menjelaskan, mengkomunikasikan dan memastikan pemahaman yang benar tentang isi, tujuan dan implikasi dari kebijakan tersebut.

Sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan group pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan.[1]

[1] Dunn, W. N. Public Policy Analysis: An Integrated Approach (New York :Routledge, 2018)

B. Tujuan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

1. Meningkatkan pemahaman. Memberikan inforamsi yang jelas dan akurat tentang kebijakan pendidikan yang akan atau sedang diterapkan.

2. Membangun dukungan. Menciptakan penerimaan dan dukungan dari berbagai pihak terkait implementasi kebijakan.

3. Mengurangi Resistensi. Meminimalisir penolakan atau kesalah pahaman terhadap kebijakan melalui komunikasi yang efektif.

4. Memfasilitasi Implementasi. Mempersiapkan stakeholders untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik.

5. Mendapatkan Umpan balik. Membuka saluran komunikasi dua arah untuk medapatkan masukan dan saran perbaikan kebijakan. [2]

[2] Nugroho, R. Public Policy (Jakarta, Elex Media Komputindo.2008)

C. Prinsip-Prinsip Sosialisasi Yang Efektif

1. Transparansi. Keterbukaan dalam menyampaikan seluruh aspek kebijakan, termasuk dasar pemikiran, tujuan, dan dampak yang diharapkan.

2. Inklusivitas. Melibatkan Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses sosialisasi, termasuk pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat.

3. Konsistensi. Menjaga keselarasan informasi yang disampaikan di berbagai tingkatan dan melalui berbagai media.

4. Berkelanjutan. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus, tidak hanya pada awal penerapan kebijakan.

5. Kontekstual. Menyesuaikan metode dan konten sosialisasi dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran.

6. Interaktif. Memberikan kesempatan untuk dialog, tanya jawab dan klarifikasi selama proses sosialisasi.

7. Evaluatif. Melakukan penilaian berkala terhadap efektivitas sosialisasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan[3]

[3] Tilaar, H.A.R., & Nugroho, R. Kebijakan Pendidikan. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2012)

Penerapan konsep dasar ini dalam sosialisasi kebijakan pendidikan akan membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dipahami dengan baik dan diimplementasikan secara efektif oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan.

D. Agen sosialisasi Pendidikan

Hurlock ( 2001) mengidentifikasikan beberapa agen utama sosialisasi pendidikan :

1. Keluarga : Sebagai agen sosialisasi primer yang menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan

2. Sekolah : Institusi formal yang berperan penting dalam sosialisasi pengetahuan dan keterampilan

3. Teman sebaya : mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap pendidikan

4. Media massa : berperan dalam menyebarkan informasi dan membentuk persepsi tentang pendidikan.[4]

[4] Hurlock, E. B. Developmental Psychology: A Life-Span Approach.( Tata McGraw-Hill Education. 2001)

E. Proses Sosialisasi Pendidikan

Berger dan Luckmann (1996) membagi proses sosialisasi menjadi dua tahap :

1. Sosialisasi Primer yaitu terjadi pada masa kanak-kanak, terutama dalam lingkungan keluarga

2. Ssosialisasi Sekunder yaitu berlangsung sepanjang hidup, termasuk disekolah dan masyarakat luas.

F. Dampak Sosialisasi Pendidikan

Sosisalisasi pendidikan yang efektif dapat menghasilkan

1. Peningkatan Pertisipasi dalam pendidikan

- Kesadaran akan pentingnya pendidikan di masyarakat meningkat

- Angka partisipasi sekolah cenderung naik

- Motivasi belajar peserta didik menjadi lebih tinggi [5]

[5] Coleman, J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, S95-S120(1988)

2. Pengembangan identitas dan perasn sosial

- Individu memahami peran mereka sebagai pelajar, pendidik, atau bagian dari sistem pendidikan.

- Terbentuknya identitas profesional di kalangan pendidik.

- Peserta didik mengembangkan konsep diri yang positif terkait pendidikan.

- Transmisi budaya dan nilai-nilai pendidikan.

- Nilai-nilai seperti kejujuran akademik, kerja keras, dan pembelajaran seumur hidup tertanam dalam masyarakat.

- Tradisi dan praktik pendidikan yang baik dapat dilestarikan dan dikembangkan.

- Terjadi transfer pengetahuan antar generasi.

3. Integrasi Sosial yang lebih baik

- Pendidikan menjadi sarana mobilitas sosial yang lebih efektif.

- Kesenjangan sosial dalam akses pendidikan dapat berkurang.

- Tercipta kohesi sosial yang lebih kuat melalui pemahaman bersama tentang nilai pendidikan.

4. Adaptasi terhadap perubahan pendidikan

- Masyarakat lebih siap menghadapi reformasi atau inovasi dalam system pendidikan.

- Resistensi terhadap perubahan kebijakan pendidikan dapat diminimalisir.

- Adopsi tekhnologi baru dalam pemebelajaran menjadi lebih mudah.

2.2. Batasan Sosialisasi Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Komunikasi adalah suatu proses, yang dalam proses tersebut partisipan bertukar tanda-tanda informasi dalam suatu waktu. Tanda-tanda informasi tersebut bisa saja bersifat verbal, non verbal, dan paralinguistik.

Tanda-tanda verbal berupa kata-kata, angka-angka, baik yang diucapkan maupun yang ditulis. Tanda-tanda non verbal dapat berupa ekspresi fasial, gerak anggota tubuh, pakaian,warna, musik, waktu, ruamg, rasa, sentuhan, dan bau. Sedangkan tanda-tanda paralinguistik meliputi: kualitas suara, kecepatan bicara, tekanan suara, vokalisasi,yang digunakan untuk menunjukkan emosi tertentu (Gonzalez, dalam Jahi, 1988,dalam Imron, 2008).[6]

[6] Imron, Ali. 2008. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia.Jakarta: Bumi Aksara

Komunikasi kebijakan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dinegosiasikan. Sebagai Komunikatornya adalah para aktor perumusan kebijakan pendidikan, sedangkan sebagai komunikannya adalah para pelaksana kebijakan pendidikan beserta dengan perangkat dan khalayak pada umumnya. Adapun bahan yang dikomunikasikan adalah rumusan-rumusan kebijakan, mulai dari konsiderannya,isinya, sampai dengan penjelasannya. Para pelaksana kebijakan pendidikan bersama dengan perangkatnya mengkomunikasikan lagi rumusan kebijakan tersebut kepada khalayak umum. Khalayak umum sendiri kemudian juga mengkomunikasikan rumusan kebijakan pendidikan kepada sesamanya. Rumusan kebijakan tersebut, menjadi bagian dari kehidupan khalayak, dan oleh karena itu maka mereka mengambil bagian dalam pelaksanaannya.[7]

[7] https://id.scribd.com/doc/141700625/ANKEB-4 Diakses pada Senin, 8 Juli 2024. 21:25

2.3. Alasan-Alasan Pentingnya Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Seperti yang telah disebutkan yang mana komunikasi kebijakan Pendidikan merupakan proses sosialisasi atau penyampaian informasi terkait dengan kebijakan Pendidikan. Maka dari itu, ada beberapa alasan pentingnya komunikasi dalam kebijakan Pendidikan, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Agar Komunikan (Para Pelaksana Kebijakan dan Masyarakat) Mampu Memahami Lebih dalam Tentang Rumusan Kebijakan Pendidikan. Sebuah rumusan kebijakan seringkali mendapatkan penolakan dari masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya kurang aspiratif terhadap situasi terkini padahal penolakan tersebut terjadi karena masyarakat belum memahami rumusan kebijakan Pendidikan secara lebih mendalam lagi. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan Pendidikan harus terus menerus dilakukan agar dapat dipahami lebih dalam lagi oleh masyarakat. [8]

[8] Farid Setiawan, Rahmadin Munauwarah, Eni Wulandari, Nur Aini Dewi, 2021

2. Agar tidak terjadi Kesalahpahaman Mengenai Rumusan Kebijakan Pendidikan Komunikasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan mengingat bahwa yang disampaikan oleh komunikator belum tentu dipahami secara utuh oleh komunikan. Kesalahpahaman ini yang sering menjadi penyebab tidak tersosialisasikan dengan baik suatu rumusan kebijakan Pendidikan. Maka perlu terus dilakukan komunikasi agar kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat dapat terluruskan dan masyarakat mulai memahami rumusan kebijakan Pendidikan yang ditetapkan. [9]

[9] Rusdiana, 2021)

2.4. Model Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Model komunikasi dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: (Madjid, 2018)[10]

[10] Madjid, D. A. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan.

1. Satu Arah (Komunikasi Aksi)

Model komunikasi satu arah ini biasanya berjalan dari atas ke bawah. Model komunikasi kebijakan seperti ini disebut top down. Komunikasi yang dilakukan oleh satu pihak. Pembuat kebijakan bertindak sebagai komunikatornya,sementara pelaksana dan khalayak menjadi komunikannya. Pembuat kebijakan dianggap sebagai sumber pesan, sementara pelaksana dan khalayak sebagian besar dianggap sebagai penerimanya.

2. Model Komunikasi Dua Arah (Komunikasi Interaksi)

Model ini memiliki aliran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Terdapat kebutuhan yang sama antara perumus kebijakan yang berkapasitas sebagai sumber pesan dan pelaksana kebijakan yang berkapasitas sebagai penerima pesan. Ada juga kebutuhan yang sama antara pelaksana kebijakan sebagai sumber pesan dan khalayak sebagai penerima pesan. Komunikasi dua arah juga dapat berupa komunikasi konsulatif, dimana sumber dan penerima pesan memberikan kontribusi yang seimbang.

3. Model Komunikasi Multiarah (Komunikasi Transaksi).

Dalam model komunikasi ini, pesan mengalir dari satu sumber ke sumber lain dandari sumber ke penerima. Oleh karena itu, elemen-elemen komunikasi, baik yang bertindak sebagai pemberi pesan maupun yang bertindak sebagai penerima pesan,masing-masing berkontribusi secara seimbang pada proses komunikasi.[11]

[11] https://id.scribd.com/document/692695672/SOSIALISASI-KEBIJAKAN-PENDIDIKAN Diakses Senin, 8 Juli 2024.

2.5. Problem Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Problematika Komunikasi Kebijakan Pendidikan dan Strategi Penyelesaiannya Kebijakan pendidikan merupakan rumusan putusan suatu institusi yang ditetapkan sebagai suatu solusi atau tindak lajut dari permasalahan yang terjadi (Mayangsari et al., 2019). Dimana kebijakan merupakan pedoman dan juga suatu inovasi bagi institusi untuk mencapai visi dan misi pendidikan. Dalam pembentukan kebijakan tentulah tidak semudah membalikkan tangan. Ada problematika- problematika yang terjadi, termasuk problematika komunikasi. Problematika komunikasi kebijakan pendidikan yang mungkin terjadi antara lain:

1. Problematika yang timbul karena faktor komunikator

a. Pesan yang tidak tersampaikan dengan jelas, hal ini disebabkan karena komunikator tidak ahli dalam menyampaikan pesan. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik (Hartika, 2017).

b. Referensi yang digunakan oleh komunikator dangan komunikan berbeda. Dimana hal ini menjadi penyebab tidak tepatnya penyampaian kebijakan pendidikan oleh komunikator.

c. Kredibilitas komunikator yang kurang di mata komunikan, salah satunya adalah ketokohan seorang komunikator di mata masyarakat. Hal tersebut mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan komunikan terhadap komunikator.

2. Problematika yang timbul karena faktor komunikan.

a. Heterogenitas komunikan. Perbedaan etnik, budaya serta tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu penyebab terbentuknya masyarakat yang heterogen. Adanya perbedaan inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang komunikator dalam menentukan bahasa yang digunakan.

b. Komunikan yang salah memahami pesan. Apabila hal ini terjadi maka akan terjadi kesalahpahaman serta problem antara masyarakat dengan institusi terkait. Oleh karenanya pemahaman yang seragam diperlukan dalam komunikasi kebijakan pendidikan.

3. Problematika yang timbul karena faktor pesan itu sendiri.

a. Ketidakjelasan rumusan kebijakan yang ada. Sehingga kebijakan susah dipahami oleh penerima pesan (masyarakat) serta rawan kesalahpahaman.

b. Rumusan kebijakan yang dianggap asing. Masyarakat cenderung mudah menerima hal-hal yang telah mereka kenal atau familiar bagi mereka. Kebijakan yang dianggap asing akan memiliki peluang penolakan yang lebih tinggi dibanding dengan kebijakan yang telah familiar.

c. Kebijakan yang terlampau ideal serta tidak realistik akan dianggap sekadar omong kosong oleh komunikan. Sehingga komunikan akan cenderung apatis dalam menaggapi kebijakan tersebut.

Lembaga pendidikan islam tentulah mengusahakan pengelolaan lembaga dengan input pendidikan yang menjadikan manusia terdidik sebagai output dari proses Pendidikan (Royani et al., 2019). Dari pengelolaan inilah akan dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong proses pengelolaan. Sehingga dengan adanya problematika-problematika di atas haruslah terdapat solusi untuk mengatasinya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pendidikan merupakan proses sosialisasi atau penyampaian informasi terkait dengan kebijakan Pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi sistem pendidikan nasional. Namun, kebijakan yang baik tidak cukup hanya dirumuskan, ia perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan secara efektif kepada seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan. Sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan menjadi krusial dalam menjembatani gap antara formulasi kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Dalam pembentukan kebijakan tentulah tidak semudah membalikkan tangan. Ada problematika- problematika yang terjadi, termasuk problematika komunikasi. Dari pengelolaan inilah akan dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong proses pengelolaan. Sehingga dengan adanya problematika-problematika di atas diupayakan ada solusi untuk mengatasinya.

Penerapan konsep dasar dalam sosialisasi kebijakan pendidikan akan membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dipahami dengan baik dan diimplementasikan secara efektif oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan.

3.2. Saran

Dengan penyusunan makalah ini, kami berharap kepada pembaca, khususnya para mahasiswa berikutnya dapat mengembangkan makalah ini supaya lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti serta semoga pengetahuan mengenai ma’rifatul islam dan tingkatan-tingkatannya dalam pembentukan keperibadian ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kami menyadari makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun, agar kami dapat menyusun makalah lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, S95-S120.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach. Routledge.

Hurlock, E. B. (2001). Developmental Psychology: A Life-Span Approach. Tata McGraw-Hill Education.

Nugroho, R. (2008). Public Policy. Elex Media Komputindo.

Tilaar, H.A.R., & Nugroho, R. (2012). Kebijakan Pendidikan. Pustaka Pelajar.

Imron, Ali. 2008. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia.Jakarta: Bumi Aksara

https://id.scribd.com/doc/141700625/ANKEB-4 Diakses pada Senin, 8 Juli 2024. 21:25

Madjid, D. A. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan.

https://id.scribd.com/document/692695672/SOSIALISASI-KEBIJAKAN-PENDIDIKAN Diakses Senin, 8 Juli 2024.

Farid Setiawan, Rahmadin Munauwarah, Eni Wulandari, Nur Aini Dewi, 2021 

Rusdiana, 2021)